Kamis, 05 Maret 2026 ---
Pengadilan Agama Lubuk Linggau kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan ini dilaksanakan di Media Center Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan dihadiri secara lengkap oleh seluruh jajaran aparatur pengadilan.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Wakil Ketua selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, para Hakim, Panitera, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Kehadiran seluruh unsur aparatur ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam mendorong terwujudnya satuan kerja yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kegiatan rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu program strategis yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa seluruh aparatur pengadilan harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan target besar yang telah dicanangkan, yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua dengan tegas menyampaikan bahwa keberhasilan dalam meraih predikat WBK bukan sekadar target administratif, melainkan sebuah wujud nyata dari integritas dan profesionalisme aparatur peradilan. “Tidak ada kata lain selain keberhasilan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegas beliau di hadapan seluruh peserta rapat. Pernyataan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh aparatur agar terus bekerja secara optimal dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
.jpg)
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau juga memberikan arahan serta penguatan terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan satuan kerja. Beliau menyampaikan bahwa tekad yang kuat, kesungguhan, serta kerja sama yang solid dari seluruh aparatur merupakan pondasi utama dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas.
Menurut beliau, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen atau formalitas administratif, melainkan merupakan upaya nyata untuk menciptakan sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, seluruh aparatur diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pekerjaan.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau juga menekankan pentingnya melakukan perbaikan secara berkelanjutan di seluruh area pembangunan Zona Integritas. Hal ini meliputi penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Beliau mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau administrasi, tetapi juga dari perubahan nyata dalam budaya kerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Rapat monitoring dan evaluasi ini berlangsung dengan suasana yang kondusif dan penuh semangat. Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai progres pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh masing-masing tim kerja. Selain itu, dilakukan pula identifikasi terhadap berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan program. Para peserta rapat juga berdiskusi mengenai langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2026. Setiap bagian diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan perkembangan serta rencana tindak lanjut guna memastikan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi secara optimal.
Momentum rapat ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi internal, serta menyatukan persepsi seluruh aparatur dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sehingga proses pembangunan Zona Integritas dapat berjalan secara efektif dan terarah. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Lubuk Linggau semakin menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan serta peningkatan kualitas kinerja organisasi. Seluruh aparatur diharapkan dapat terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan kepada masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran, Pengadilan Agama Lubuk Linggau optimis dapat mewujudkan satuan kerja yang bersih, akuntabel, dan terpercaya serta berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026. Upaya ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan bermartabat.
