Selasa, 22 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan program subsidi pemerintah, khususnya di sektor perumahan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi tentang Peluang dan Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah” yang ditujukan kepada lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memperluas wawasan aparatur peradilan mengenai akses, peluang, serta prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh rumah subsidi dari pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu pegawai, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, untuk memiliki rumah yang layak huni dengan skema pembiayaan yang lebih ringan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjawab berbagai pertanyaan teknis dan administratif terkait persyaratan dan proses pengajuan rumah subsidi.

Dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Kasubbag Umum dan Keuangan, Ibu Devi Afriyanti, S.E., bersama dengan Pengelola Barang Milik Negara turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mereka mengikuti kegiatan sosialisasi secara daring dari ruang kerja kesekretariatan pengadilan. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen dan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai, serta keterlibatan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi ASN di lingkungan peradilan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi para peserta untuk memahami keterkaitan antara pemanfaatan rumah subsidi dengan pengelolaan aset negara, serta peran aktif unit kerja masing-masing dalam mendukung kelancaran program pemerintah. Dengan informasi yang diberikan secara lengkap dan rinci, diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih luas dari aparatur peradilan dalam program ini.

Sosialisasi ini mendapat apresiasi positif dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, karena dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pegawai. Ke depan, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala dengan cakupan yang lebih luas dan disertai bimbingan teknis yang lebih mendalam agar manfaat program rumah subsidi pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia.