WA-new

Header Web 1250 250 piksel

 

cctv

Video Layanan dan Alur Berperkara di Pengadilan

Video Hak Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian

Jakarta-Humas, Rabu, 13 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 367/SEK/KP.01.2/3/2019. Tertanggal 13 Maret 2019. Tentang Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2018.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. 2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. 3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. 4. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI. 5. Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. 6. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.

7. Para pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 8. Kepala Pengadilan Militer Utama. 9. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan. 10. Para Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum. 11. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan. 12. Para Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum. 13. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 Upload_PenyampaianLHKPN2018.pdf

 

sumber : Mahkamah Agung RI

E-Court Mahkamah Agung

Profil Pengadilan Agama Lubuklinggau

  • 2 maklumat pelayanan.jpg
  • 3 BANNER_PTSP.jpg
  • 4 Laporkan.jpeg
  • 5 ROLE MODEL 2023.jpg
  • AGEN PERUBAHAN 2024.jpg
  • Banner Selamat Menunaikan Ibadah Puasa (Presentasi).jpg

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

 

ZI 1 ZI 2 ZI 3
ZI 4 ZI 5 ZI 6

 

Jadwal Sidang

prima2

 

Pusat Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.